Ajaran Pancasila dan dinamika tantangan yang terus berkembang

Posted by on June 1, 2021


Jakarta (ANTARA) porakporanda Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara peringatan Keadaan Lahir Pancasila yang terpusat di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam amanatnya dalam upacara tersebut, Kepala Negara menekankan tentang dinamika tantangan yang terus dihadapi kaum Indonesia dalam membumikan paham Pancasila.

Kepala mengajak peringatan hari berdiri Pancasila di setiap tanggal 1 Juni untuk benar-benar dimanfaatkan demi mengkokohkan nilai-nilai pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan dalam bernegara.

Menurut Kepala, walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan bangsa sepanjang Republik Indonesia berdiri, tetapi tantangan yang dihadapi pancasila tidaklah semakin ringan.

Contohnya globalisasi serta interaksi antarbelahan dunia, dengan tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan.

Presiden menodong seluruh pihak mewaspadai meningkatnya rivalitas dan kompetisi, tercatat rivalitas antarpandangan, rivalitas antarnilai-nilai dan rivalitas antarideologi.

Ideologi transnasional, kata pendahuluan Presiden, juga cenderung semakin meningkat memasuki berbagai garis kehidupan masyarakat dengan bermacam-macam cara dan berbagai strategi.

Selain tersebut perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga memengaruhi landskap kontestasi ideologi.

Baca juga: Haedar Nashir: Jauhi politisasi Pancasila

Baca juga: Erick Thohir: Pancasila adalah perekat bangsa

Kepala Negara mengingatkan revolusi pabrik 4. 0 juga telah menyediakan berbagai kemudahan di berdialog, dalam berinteraksi & berorganisasi dalam skala tumbuh lintas negara.

Ketika konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi mengiringi dunia juga semakin semoga dan cepat. Kemudahan itu bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke semua pelosok Nusantara ke seluruh kalangan dan seluruh usia tanpa memahami lokasi dan waktu.

Bahkan, kata Kepala, kecepatan ekspansi ideologi pelampau bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini.

Berjalan menghadapi dinamika tantangan pada membumikan ideologi Pancasila, oleh karena itu perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa, diperlukan cara-cara baru yang asing biasa, memanfaatkan perkembangan pengetahuan dan teknologi pertama revolusi industri 4. 0 dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan.

Sebagaimana amanat Presiden, seluruh aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia dan seluruh rakyat indonesia harus bersatu kompak dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam melahirkan Indonesia yang dicita-citakan.

Tantangan pengamalan Pancasila
Cara bangsa Indonesia membumikan paham Pancasila tidak terlepas lantaran upaya pengamalan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bangsawan dan bernegara.

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar, pengamalan sila-sila Pancasila masih jadi order rumah.

Contohnnya, salah satu sila Pancasila yang sangat penting pada upaya menegakkan demokrasi pada Indonesia adalah Sila ke-4.

Menurut dia, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam mengkritisi kebijakan publik di ruang digital, berada dalam situasi yang rentan dan meresahkan.

Dalam pengamatannya, kasus peretasan terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah di ruang digital, rentannya pelestarian data pribadi terutama dalam kasus yang rentan secara aspek relasi kuasa, beserta kriminalisasi dengan dasar UNDANG-UNDANG ITE dan alasan kaya penghinaan, pencemaran nama tertib, perbuatan tidak menyenangkan, & stabilitas dan ketertiban umum, kerap menjadi alasan dengan digadang-gadang untuk menjerat pandangan kritis warga negara.

Data The Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) merekam 334 kasus hingga bulan Oktober 2020 sejak UU ITE disahkan tahun 2008.

Sementara LBH Pers juga mencatat paling tak 10 jurnalis dikriminalisasi & menjadi korban UU ITE.

Baca juga: MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kembali kebersamaan

Baca selalu: Cara Andrea Turk amalkan Pancasila

Adinda menyampaikan ancaman terhadap kemandirian berekspresi di dunia imajiner juga tercatat dari hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas, di mana 36 responden merasa tak bebas. Selain itu, Nusantara pun berada dalam kehormatan partly free dalam Ijmal Freedom Status dari Freedom House (2019-2021).

Sudah sepatutnya, ekspresi umum dilihat sebagai bagian sebab partisipasi publik dalam metode kebijakan, termasuk di ranah digital dan dalam situasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan digital.

Adinda menyampaikan TII mengajukan rekomendasi untuk mendorong dan melindungi kebebasan berekspresi, tercatat dalam mengkritisi pemerintah dalam dunia maya di Nusantara.

Di arah legal, TII juga mendesak revisi UU ITE, khususnya terkait pasal-pasal yang multi interpretasi dan mengancam HAM dan kebebasan, serta mengartikan peraturan dan peraturan pengelola dengan perspektif HAM dan kebebasan agar dapat diterapkan oleh penegak hukum dan para pihak terkait.

TII juga mendesak agar pasal-pasal terkait hukuman UU ITE tidak lagi menerapkan sanksi pidana serta harus melindungi data karakter.

Pemerintah & DPR, juga harus mengartikan dengan jelas perbedaan roman yang dijustifikasi sebagai periode kebebasan dan yang terkira sebagai penghinaan dan sebagainya.

Masyarakat sipil pun harus dilibatkan di prosesnya untuk menghapus keyakinan yang mengancam HAM dan mengembalikan UU ITE semacam tujuan awalnya, yaitu menyimpan warga dalam melakukan transaksi elektronik maupun berhubungan dengan informasi di dunia digital, dengan tetap melindungi bagian HAM dan kebebasan berekspresi.

Dengan introduksi lain, sanksi pidana seharusnya dikembalikan ke Kitab Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu aspek legal dan politik berlaku yang mendasari-nya, juga tidak lepas dari aspek penerapannya oleh pelaksana kebijakan.

TII merekomendasikan perbaikan penegakan hukum UU ITE dengan mendorong penegak hukum yang berperspektif HAM dengan lebih baik, apakah mencuaikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan jalur pendidikan dan sosialisasi, serta internalisasi lainnya.

TII juga mendorong penerapan restorative justice dan tidak terbatas, dengan pembagian tugas dengan jelas antara Kominfo, Polisi, dan Pengadilan.

Terakhir, kebebasan berekspresi di dunia digital sangat membutuhkan literasi digital oleh seluruh pihak, bukan hanya pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum, agar bijak dan memahami situasi dalam berekspresi di dunia maya.

Studi TII merekomendasikan kolaborasi Kominfo dengan Kepolisian dan Kemendikbudristek, serta masyarakat sipil terpaut untuk mendorong literasi digital yang lebih baik dalam Indonesia.

Baca juga: Tingkatan muda diminta pahami Pancasila sebagai ideologi kebangsaan

Menyuarakan juga: Rektor UGM: Internalisasi nilai Pancasila disesuaikan perihal terkini

Segala apa yang disampaikan TII cuma salah satu contoh tantangan pengamalan sila dalam Pancasila. Masih ada contoh-contoh asing yang kiranya juga bersemuka dengan pengamalan sila-sila Pancasila.
​​​​​​
Apapun itu, Pancasila telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya Pancasila dengan kelima sila-nya betul-betul mencerminkan persatuan dan kebulatan bangsa dalam kerangka bhineka tunggal ika.

Kita semua sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi dengan paling tepat untuk Nusantara. Namun, dinamika tantangan dalam membumikan Pancasila dalam kesibukan berbangsa dan bernegara kira-kira tidak akan pernah sudah, karena perubahan terus berlaku.

Patut diingat, cara kita bangsa Nusantara dalam mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan seberapa keras upaya kita dalam membumikan Pancasila.

Oleh Rangga Membuktikan Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021