BI umumkan aturan baru rasio pembiayaan inklusif makroprudensial UMKM

Posted by on September 1, 2021


PBI itu diterbitkan sebagai salah utama upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) – Bank Nusantara (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Ijmal Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021.

“PBI itu diterbitkan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan mengambil akses keuangan serta menguatkan peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, ” kata Direktur Eksekutif Kepala Bagian Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Ia mengutarakan kebijakan tersebut memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi pada pembiayaan UMKM, Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), dan pembiayaan yang bersifat inklusif yang lain.

Adapun substansi pengaturan pada PBI ini antara lain meliputi penjelasan mengenai RPIM oleh bank beserta cakupannya, serta kewajiban pemenuhan RPIM yang dilakukan secara berangsur-angsur yaitu paling sedikit sejumlah 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen di 2024.

Baca juga: BI bahan luncurkan kebijakan pembiayaan baru UMKM pada September 2021

Kemudian, Erwin melanjutkan, terdapat tata cara perhitungan RPIM, pelaporan, publikasi, pengawasan, pertimbangan dan bantuan teknis, hingga penghargaan dan sanksi.

Penerbitan PBI tersebut dilatarbelakangi secara beberapa pertimbangan, yaitu BI berperan serta menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan meniti kebijakan makroprudensial dengan membakar fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas.

Selanjutnya, buat mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan penuh dan pengembangan bagi UMKM dan PBR, melalui penyerasian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, serta pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan kredit ataupun pembiayaan UMKM dengan mengindahkan keahlian dan model bisnis bank.

“Dengan berlakunya PBI ini, maka PBI Bagian 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Jalan Mikro, Kecil, dan Membuang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Bagian 17/12/PBI/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ” ujar  Erwin.

Baca juga: BI: UMKM dan pariwisata kekuatan pertama Indonesia di masa aliran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021