BPS: Indeks Demokrasi Indonesia meningkat, ini indikatornya

Posted by on August 3, 2020


Hal ini membuktikan bahwa demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun semakin baik, sebab ada peningkatan 2, 53 pokok

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2019 mengalami peningkatan dibandingkan IDI Nasional pada 2018, di mana tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan pengembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

IDI 2019 mencapai nilai 74, 92 dalam skala 0 sampai 100, di mana angka ini meningkat dibandingkan IDI 2018 yang sebesar 72, 39, jadi capaian kinerja Indeks Demokrasi Nusantara masih berada pada kategori sedang.

“Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun semakin baik, sebab ada peningkatan 2, 53 pokok. Catatannya bahwa angkanya masih beruang pada 60-80, artinya kategorinya sedang, ” ujar Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Senin.

Baca serupa: Indeks Demokrasi Indonesia gambarkan keberadaan demokrasi di daerah

Suhariyanto menyampaikan metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu peninjauan surat informasi lokal, peninjauan dokumen berupa sistem daerah atau peraturan gubernur, Focus Group Discussion (FGD), dan ramah mendalam.

Adapun dibanding hasil survei tersebut, data BPS menunjukkan IDI 2018–2019 dipengaruhi sebab penurunan aspek Kebebasan Sipil sejumlah 1, 26 poin (dari 78, 46 menjadi 77, 20), kemajuan aspek Hak-hak Politik sebesar 4, 92 poin (dari 65, 79 menjadi 70, 71), dan kemajuan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3, 48 poin (dari 75, 25 menjadi 78, 73).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi pada Indonesia.

Baca juga: Papua Barat siap provinsi dengan nilai IDI terrendah

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan serta perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan kisah perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi semesta Indonesia. IDI tidak hanya tahu gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja.

Namun IDI juga melihat perkembangan demokrasi lantaran aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga kehakiman, dan penegak hukum.

“Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, ” ujar Suhariyanto.

Mengaji juga: Indeks Demokrasi meningkat tetapi kebebasan berpendapat menurun

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020