Istana jelaskan PP Pemulihan Ekonomi Nasional selamatkan usaha rakyat

Posted by on May 13, 2020


PP ini bertujuan melindungi, mempertahankan, & meningkatkan kemampuan usaha rakyat

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 mengenai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk menyelamatkan usaha rakyat yang terkena dampak wabah COVID-19.

“PP ini bertujuan melindungi, melindungi, dan meningkatkan kemampuan usaha kaum, agar tetap bertahan di periode sulit dan menghindari terjadinya penetapan hubungan kerja (PHK), ” sirih Dini Purwono, di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mengundangkan PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Bentuk Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada 11 Mei 2020.

“Ada sejumlah pilihan bantuan yang disediakan pemerintah lewat PEN. Pertama lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, atau melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah, ” ujar Dini.

Kedua, melalui penempatan dana pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas perbankan yang berkategori sehat dan tergolong 15 bank beraset terbesar, buat melakukan restrukturisasi kredit atau bunga kredit modal kerja.

“Ketiga melalui investasi dan atau penjaminan Pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ” kata Dini lagi.

Sumber pendanaan PEN diambil dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) serta sumber lainnya sesuai perundang-undangan.

“Dalam pelaksanaannya, PEN diawasi dan dievaluasi oleh Menteri Keuangan bersama BPK dan BPKP untuk memastikan agenda ini dimanfaatkan sesuai tujuan pemulihan ekonomi nasional, ” kata Dini.
Baca selalu: BKF harap PP Program Perbaikan Ekonomi segera ditandatangani Presiden

Dalam pengambilan kebijakan, PP tersebut mengatur Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Dewan Komisioner LPS merumuskan dan menetapkan strategi pelaksanaan PEN, tercatat dalam menetapkan prioritas bidang usaha yang terdampak COVID-19.

Disebutkan juga dalam Pasal 8, Pemerintah dapat melakukan PMN pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau anak perusahaan BUMN terdampak COVID-19.

Penempatan dana ditujukan untuk memberikan sokongan likuiditas kepada perbankan yang melaksanakan restrukturisasi kredit atau memberikan bunga kredit modal kerja. Selain itu, penempatan dana dilakukan kepada bank peserta (paling sedikit 51 komisi saham) dimiliki oleh WNI ataupun badan hukum Indonesia, bank bagian sehat, termasuk 15 bank beraset terbesar.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © JARANG 2020