Kembangkan halal value chain, pemerintah fokus pada enam klaster

Posted by on June 13, 2021


Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian sebab Global Halal Value Chain…

Jakarta (ANTARA) berantakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan berfokus di dalam enam klaster atau sektor industri potensial untuk  membenarkan halal value chain & mendorong ekonomi syariah.

Enam klaster tersebut adalah makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi legal.

“Untuk memainkan peran besar bagi pabrik halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dibanding Global Halal Value Chain yang akan mempelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya, ” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Mendatangkan produk halal nasional ke pasar global

Sebagai data kesiapan industri nasional pada mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Menko Airlangga yang juga Ketua Dewan Nasional Keuangan Penuh (DNKI), terdapat dua tuntutan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Departemen Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock dalam Sidoarjo (Jawa Timur).

Airlangga menyampaikan kalau potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia betul besar, pada triwulan I-2021 sebanyak 31. 385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4, 29 juta orang yang 44, 2 persen di antaranya memiliki daya ekonomi.

Melalui kolaborasi regulator maupun stakeholders dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes, Airlangga berharap semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi. Sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, serta UMKM halal Indonesia.

“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga bisa naik kelas. Usaha dengan dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah luhur, bukan menengah kecil teristimewa, ” ungkap Airlangga.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan pemerintah melalui Sekretariat DNKI, kurun lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri, pemberdayaan kemerdekaan pesantren dengan program Pesantren Go Digital, kemudian pelaksanaan dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri, pendampingan pelatihan digital marketing, dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Baca selalu: Jatim lirik potensi rekan produk halal negara-negara Asia-Afrika

Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu keluaran kelas global yang istimewa dan khas dengan menggunakan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat itu telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.

“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes, ” jelas Airlangga.

Berdasarkan The State of Ijmal Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berada di dalam peringkat ke-4 dari 73 negara, meningkat signifikan dipadankan 2018 lalu yang memasukkan peringkat ke-10.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar 99, 2 miliar dolar AS atau sekitar 3, 44 persen dari mutlak aset keuangan syariah ijmal. Sejalan dengan itu, kemampuan sektor halal juga dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa COVID-19. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami pengurangan sebesar minus 1, 72 persen, lebih tinggi dipadankan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar kurang 2, 07 persen.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021