KPK ikut pantau penyaluran bansos pastikan tepat sasaran

Posted by on May 19, 2020


Ini sejalan dengan Instruksi Presiden agar ana yang ditugasi menyalurkan bansos tersedia pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau penyaluran bantuan baik (bansos) guna memastikan bantuan benar sasaran kepada warga  terdampak  pandemi COVID-19.

“Saya mengajak KPK meninjau penyaluran bansos. Ini bahasa dengan Instruksi Presiden agar saya yang ditugasi menyalurkan bansos tersedia pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan, ” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan persnya dengan diterima di Jakarta, Selasa.

Baca pula: KPK masih temukan kesemrawutan penyaluran bansos

Mensos didampingi Ketua KPK Firli Bahuri mengecek langsung proses distribusi bansos sembako Bantuan Presiden di dua titik di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di RT 01 RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan di RT 14 RW 001, Kelurahan Tempat tinggal Labu, Kecamatan Cilandak.

KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako supaya lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tak ada tindak penyelewengan di lapangan.

Membaca juga: Presiden Jokowi minta KPK ikut dampingi penyaluran bansos COVID-19

“Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastian bahwa pada setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran, ” kata Ketua KPK.

Berdasarkan surat pedoman pelaksanaan program bantuan sosial data penerimaan bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: KPK dorong transparansi penyaluran bansos tiga pemda di Jabar

“Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak menyelap DTKS wajib dimasukkan. Sebaliknya bila ada nama di DTKS, akan tetapi sudah tidak layak menerima kudu dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran, ” kata Firli.

Tercatat penyaluran bansos sembako dalam RW 02 Kelurahan Cipete Memajukan, Kecamatan Kebayoran Baru, untuk 13 RT, yaitu tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1. 361 paket.

Penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta ada mutlak 2, 1 juta KK, secara rincian sebanyak 1, 3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dibanding anggaran Pemprov DKI.

Baca juga: KPK ingatkan tiga pemda di Jabar perbarui data warga penerima bansos

“Pada penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan keterangan by name by address, juga dipastikan tidak tumpang tindih secara data pada tahap sebelumnya, ” kata Mensos.

Dibandingkan dua tahap sebelumnya, dalam penyaluran bansos tahap III terjadi penggandaan penerima bansos, hal itu karena ada data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan.

“Saya kira tersebut bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III. Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja jika di tahap pertama masih berlaku ‘trial and error’, ” katanya.

Berdasarkan data dalam wilayah Pondok Labu tercatat telah disalurkan bansos sembako dari Presiden sebanyak tiga tahap, serta perdana sekali dari Pemprov DKI Jakarta.

Mengucapkan juga: Lima rekomendasi KPK penyaluran bansos terkait COVID-19 tepat bahan
 

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020