Luhut pastikan ada sanksi kasar untuk pelanggar protokol kesehatan tubuh

Posted by on July 1, 2021


Akan kita imbau pemuka-pemuka daerah untuk menyampaikan bahwa hal tersebut akan berbahaya buat kesehatan kita ramai-ramai. Apakah tersedia sanksi? Kita akan berikan sanksi, dan saya pikir sanksinya akan dibuat dengan mendidik kepada mereka

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan negeri menyiapkan sanksi tegas untuk siapapun yang melanggar adat kesehatan.

“Akan kita imbau pemuka-pemuka daerah untuk menyampaikan bahwa hal tersebut akan berbahaya buat kesehatan tubuh kita ramai-ramai. Apakah tersedia sanksi? Kita akan berikan sanksi, dan saya budi sanksinya akan dibuat dengan mendidik kepada mereka, ” katanya dalam konferensi pers virtual tentang PPKM Penting, Kamis.

Luhut juga tegas mengingatkan para-para kepala daerah untuk melakukan ketentuan dalam PPKM Penting. Kepala daerah terancam diberhentikan sementara jika tidak melaksanakan ketentuan dalam PPKM Perlu.

“Ini istimewa. Dalam hal gubernur, tumenggung dan walikota tidak melaksanakan ketentuan pengertian aktivitas kelompok selama periode PPKM Darurat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kala berturut-turut sampai pemberhentian sementara sebagaimana diatur pasal 68 ayat 1 dan 2 UU 23/2014 tentang Tadbir Daerah, ” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah bakal melakukan penegakan hukum dikerjakan dengan pendekatan persuasif tenggat kohesif.

Tito mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran negeri daerah serta TNI/Polri buat menyamakan persepsi soal penegakan protokol kesehatan selama PPKM Darurat diberlakukan.

“Kalau ketemu kasus (pelanggaran), bisa ditindak secara persuasif tapi situasional. Kalau menetapkan yang kohesif, maka ada landasannya. Misal kalau kerumunan besar bisa digunakan UNDANG-UNDANG Wabah Penyakit Menular ataupun UU Karantina Kesehatan. Tersebut penyidikan bisa diproses patokan sesuai pidana, ” katanya.

Di sisi lain, penegakan hukum pula bisa dilakukan dengan cara kohesif. Misalnya, kasus pengingkaran tidak memakai masker bisa dikenakan sanksi denda dengan tindak pidana ringan.

“Jadi bisa konvensi di tempat, Satpol PP, Jaksa Pengadilan Negeri. Tersebut mekanismenya mulai persuasif sampe kohesif, ” tutup Tito.

Pemerintah hendak menerapkan PPKM Darurat pada Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat akan darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota dengan masuk penilaian level 4, serta di 74 kabupaten/kota di level 3 pada wilayah Jawa-Bali. Kriteria penghargaan acuan World Health Organization (WHO) berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respons.

Baca juga: Ahli ingatkan PPKM Darurat harus dilaksanakan konsisten dan tegas

Membaca juga: MPR: Kebijakan PPKM Darurat harus dipahami umum

Baca juga: Pemerintah pastikan kembali berikan bansos saat PPKM Perlu
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © JARANG 2021