Luhut: Tidak ada yang salah dengan regulasi terkait lobster

Posted by on November 28, 2020


Jika dari permen (peraturan menteri) dengan dibuat tidak ada yang lupa. Sudah kita cek tadi. Seluruh itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai program ini

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada dengan salah terkait regulasi mengenai benih lobster  seperti tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Jadi, kalau dari permen (peraturan menteri) yang dibuat tak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai rencana ini. Tidak ada yang salah, ” kata Luhut dalam pancaran pers di Jakarta, Sabtu.

Luhut telah menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana dengan para-para pejabat eselon I di lingkup KKP, Jumat (27/11/2020).

Luhut menyebut memang ada metode ekspor yang dinilai keliru, yakni dalam hal pengangkutan benih terang lobster dari Indonesia ke negara tujuan ekspor.

Buat itu, tim KKP sedang melangsungkan evaluasi sembari menghentikan sementara ekspor benih lobster.

“Pak Sekjen dan tim sedang menilai, nanti minggu depan dilaporkan ke saya. Kalau memang kita lihat bagus kita teruskan, karena seluruhnya lagi tadi Pak Sekjen memberikan ke saya, itu memberikan laba ke nelayan di pesisir daksina, ” paparnya.

Sementara mengenai kasus hukum terkait ekspor benih lobster, Menteri Luhut meminta KPK memproses sesuai aturan dengan berlaku dan tidak berlebihan.

Luhut menilai Menteri Edhy adalah sosok orang baik.

“Kita menyayangkan peristiwa tersebut dan saya tahu Pak Edhy sebenarnya orang baik. Dan, hamba senang beliau langsung ambil mendaulat tanggung jawab, sebagai seorang ksatria dan itu harus kita hormati, ” ujar Menteri Luhut.

Meski ada kasus norma terkait aturan ekspor benih lobster, Menteri Luhut meminta jajarannya dalam KKP tetap fokus bekerja dan melayani masyarakat.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan izin terkait ekspor benih lobster telah bermasalah semenjak awal sehingga KPK dinilai juga perlu mengusut perusahaan lain dengan menjadi penerima izin ekspor baka lobster.

“Pemberian persetujuan ekspor benih lobster sangat-sangat bermasalah mulai awal, khususnya ketiadaan kejernihan dan akuntabilitas, ” kata Carik Jenderal Kiara Susan Herawati.

Susan mengingatkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan.

Bahkan, lanjutnya, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi. “Sayangnya, Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut, ” ungkapnya.

Lebih jauh, Susan mendesak KPK untuk melakukan pengkajian dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melangsungkan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy Prabowo.

Baca juga: KPK amankan sertifikat dan uang tunai dari penggeledahan di KKP
Baca serupa: Menteri ad interim Luhut serahkan DIPA KKP 2021

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020