Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada

Posted by on July 11, 2020


Bila yang bersangkutan ditahan, maka tak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada

Jayapura (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati ataupun kepala daerah yang berstatus simpulan masih diperbolehkan mengikuti tahapan pilkada yang harus dijalaninya.

“Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada, & jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya, ” kata Mendagri kepada wartawan, di Jayapura, Jumat.

Mendagri mengakui, ada beberapa wilayah yang pernah mengalami kasus itu, yaitu kepala daerahnya jadi simpulan namun tidak ditahan, sehingga tetap mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.

Ketika ditanya tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, sementara pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah wilayah menyelap dalam zona merah, Mendagri menyatakan, peta saat ini dinamis serta tidak bisa jadi patokan 9 Desember nanti.

Menurutnya, bisa sekadar daerah yang saat ini merah menjadi hijau atau oranye. Prinsipnya tahapan pilkada jalan terus pantas protokol kesehatan untuk melindungi petugas penyelenggaraan hingga pemilih, katanya sedang.

Tito menyatakan, protokol sudah dibuat KPU mirip yang dilakukan di Korea Selatan merupakan negara ke-2 yang terdampak COVID-19 harus melaksanakan proses pemilihan dilakukan sejak Januari dan pencoblosan bulan April kemarin, saat puncak pandemi di kian.

Pelaksanaan pemilu di Korsel dikerjakan benar-benar menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga tidak menjadi klaster transmisi, kata Mendagri seraya menambahkan, kecuali bila terjadi keadaan sangat luar biasa, pilkada bisa ditunda ke tahun berikutnya.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020