Mendagri paparkan strategi capai partisipasi Pilkada 77, 5 persen

Posted by on November 26, 2020


Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Daerah (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan strateginya untuk mencapai  target partisipasi pemilih sebesar 77, 5 persen era rapat dengar pendapat (RDP) Persen II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Mendagri mengatakan strategi perdana ialah membentuk Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri untuk memonitor ataupun supervisi proses perekaman kartu bukti penduduk elektronik (e-KTP) dan Tulisan Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) di setiap hari.

“Monitoring harian kami buat Desk, dan nanti akan kami rekonsiliasi terus bahan hariannya kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Jadi bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang belum maksimal melangsungkan perekaman e-KTP ataupun yang tak mendapatkan Suket, ” ujar Tito Karnavian.

Baca juga: Mendagri minta semua dukung penuh kerja penyelenggara pilkada

Dia menambahkan, prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang mau menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP.

Kedua, Mendagri sudah memberi perintah pada Desk Pilkada untuk berkoordinasi segenap kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk berupaya maksimal, tercatat melakukan mobilisasi anggotanya masing-masing.

“Masalahnya bisa berbeda-beda di tiap-tiap daerah, itulah tim supervisi yang akan bekerja. Saya telah perintahkan, dua minggu mereka harus berada di daerah-daerah itu dan bergerak di daerah-daerah yang petanya sudah kami punya yang belum melakukan perekaman secara maksimal, ” kata Tito.

Lebih lanjut, kata Tito, ia sudah menetapkan hadiah bagi setiap kawasan yang baik dalam hal perekaman e-KTP nya dan juga hukuman (punishment) apabila penilaian mereka invalid baik.

Menurut Tito, ia bisa memberi sanksi pada kepala dinas dukcapil tersebut karena jabatan mereka bersifat semi-vertikal.

Meski jabatan kepala dinas dipilih dan diajukan oleh kepala daerah serta di bawah wujud komando Kepala Daerah. Tapi itu diangkat, berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri.

“Tidak segan-segan, kami akan berikan punishment . Sehingga ana sudah menyampaikan kepada seluruh kepala dinas dukcapil bekerja maksimal buat mengakomodir sebanyak-banyaknya. Nah, kami telah memiliki datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal, ” cakap Mendagri.

Baca juga: Pakar sebut petunjuk Mendagri sifatnya mendorong dan mengatur
Baca juga: DPR: arahan Mendagri adalah imbauan bagi besar daerah

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020