Menkeu: RI butuh Rp4. 520 triliun untuk capai target baru NDC

Posted by on July 27, 2021


kita coba attrack bertambah banyak private sector

Jakarta (ANTARA) – Gajah Keuangan Sri Mulyani mengucapkan berdasarkan estimasi kontribusi dengan ditentukan secara nasional ( nationally determined contribution /NDC) yang telah diperbarui maka Indonesia memerlukan Rp4. 520 triliun buat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di 2030.

“Tahun 2018 sudah diestimasi Rp3. 641 triliun. Dan diupdate lagi dengan peta bulevar NDC, angkanya naik menjelma Rp4. 520 triliun untuk mencapai target itu. Tersebut angka yang besar, ” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam hamparan virtual Indonesia Green Summit 2021 yang diakses dalam Jakarta, Selasa.

APBN sebagai salah kepala instrumen selama ini sudah mengembangkan budget tagging . Artinya, dia mengatakan anggaran tersebut secara transparan sudah menjelaskan berapa porsi belanja Indonesia buat pengendalian perubahan iklim, yang selama ini adalah 4, 1 persen.

“Di 2018 sampai 2020 mencapai Rp102, 6 triliun atau 4, 3 tip dari total budget kita. Itu hanya 34 persen dari kebutuhan dana bohlam tahunnya, ” ujar Sri Mulyani.

Berarti, ia mengatakan, untuk mencapai komitmen NDC yang diamanatkan Paris Agreement secara nasional tidak bisa hanya negeri yang mendanai namun semesta korporasi dan masyarakat kudu jadi keseluruhan ekosistem. “Dan di level global kita juga memperjuangkan itu, ” katanya.

Baca juga: Mahir: Target NDC perlu terbang 5 kali lipat menuju dampak perubahan iklim
Baca juga: Pemerintah antisipasi lonjakan emisi saat pemulihan ekonomi nasional

Sri Mulyani menjelaskan konsistensi pemerintah buat mencapai target NDC tersebut tentu dijaga dengan menjaga kebijakan besarnya.

“Kalau policy besarnya gambarannya kita mau menurunkan emisi CO2 bahkan mencapai  net zero emission , maka kita menggunakan instrumen fiskalnya atau tax holiday , tax allowance , PPN, kemarin PPnBM kita keluarkan PP 24 Tahun 2021 yang merefleksikan kalau mobil atau otomotif yang memiliki emisi lebih besar maka PPnBM-nya lebih tinggi, ” ujar dia.

Ia mengatakan itu merupakan instrumen yang nilainya bukan berdasarkan belanja, tapi berdasarkan untuk mengubah insentif agar semua pihak termasuk korporasi dan masyarakat tidak hanya sadar tapi juga mau mengadopsi komitmen iklim dalam keputusan investasi dan konsumsinya.

“Nah untuk itu tentu kita harus terus diversify berbagai instrumen yang kita miliki agar swasta bisa ikut serta. Karena tadi saya sebut, ada 32 persen yang didanai APBN langsung, maka kita coba attrack lebih banyak private sector, ” katanya .

Baca juga: Sri Mulyani paparkan kontribusi RI untuk tangani perubahan iklim
Baca juga: Sri Mulyani: Perubahan iklim dan COVID-19 punya dampak sama

Sri Mulyani mengatakan di dalam negeri yang coba dilakukan adalah memberikan insentif atau blended finance , yaitu Kerja Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Kita membuat jaminan, kita ikut mendanai projek supaya dia viable secara finansial dan kita memberinya insentif sehingga uang private bisa masuk, ” katanya.

Sementara di level world wide, ia mengatakan ada beberapa “ladang peperangan” yang dilakukan. Pertama, tentu dari sisi Indonesia untuk mendanai komitmen mendanai projek yang bersifat hijau, transformasi ke energi baru terbarukan (EBT), yang semuanya membutuhkan dana.

“Dan kita men- diversified dengan  meng -issued green bond . Kita punya  green sukuk bond   sejak 2018. Indonesia termasuk dari sedikit negara di dunia, hanya 18 negara saja yang issued green bond dan kita secara cukup ajek dari 2018 waktu itu issued 1, 25 miliar dolar AS, 2019 (keluarkan) 750 juta dolar AS, 2020 (keluarkan) 750 juta dolar AS, demi 2021 kemarin kita issued 750 juta dolar SUMBU, ” ujar Sri Mulyani.

Bedanya, untuk dia, efek bersifat utang berwawasan lingkungan itu dikeluarkan untuk jangka waktu 30 tahun, sementara sebelumnya bertenor lima tahun.

Baca sajaserta, terus,: Menteri LHK sebut remisi emisi dilakukan dengan rencana realistis
Baca ikut: ADB sediakan 80 miliar dolar AS untuk pendanaan iklim
Baca masih: Keberhasilan Indonesia di COP26 menopang kepemimpinan di G20

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © SENGGANG 2021