Menkeu sesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit

Posted by on June 29, 2021


Apabila harga CPO di atas 1. 000 dolar AS maka bayaran tetap sesuai tarif sempurna masing-masing produk

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyesuaikan tarif pungutan ekspor buatan kelapa sawit sesuai Sistem Menteri Keuangan (PMK) Bagian 76/PMK. 05/2021 tentang Transisi Kedua Atas PMK Cetakan 57/PMK. 05/2020 tentang Bayaran Badan Layanan Umum Institusi Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan bahan resmi dari Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga acuan Kementerian Perdagangan.

Untuk cut off perkiraan pungutan tarif itu ialah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sehingga pengenaan tarif baru ini berangkat berlaku tujuh hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021 yakni mulai 2 Juli 2021.

Sesuai PMK Nomor 76/PMK. 05/2021, batas pengenaan bayaran progresif berubah yang awal pada harga CPO 670 dolar AS per MT dolar menjadi 750 dolar AS per MT.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Aburrachman menjelaskan kalau harga CPO di lembah atau sama dengan 750 dolar AS per MT maka tarif pungutan ekspor tetap.

Dia mencontohkan untuk tarif produk crude sebesar 55 dolar AS per MT & setiap kenaikan harga CPO sebesar 50 dolar AS per MT maka bayaran pungutan ekspor naik sebesar 20 dolar AS bohlam MT untuk produk crude dan 16 dolar AS per MT untuk buatan turunan sampai harga CPO mencapai 1. 000 dolar AS.

“Apabila harga CPO di berasaskan 1. 000 dolar AS maka tarif tetap serasi tarif tertinggi masing-masing produk, ” katanya.

Dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor ialah untuk meningkatkan daya bertarung produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional.

Meski demikian, hal ini dilakukan dengan lestari memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit dan keberlanjutan perluasan layanan pada program pendirian industri sawit nasional.

Untuk peningkatan daya saing produk kelapa sawit Indonesia maka kewajiban eksportir produk kelapa sawit yakni pungutan ekspor dan bea keluar secara advalorem dengan saat ini mencapai maksimal 36, 4 persen suntuk dari harga CPO.

Dengan perubahan tarif sesuai PMK Nomor 76/PMK. 05/2021 maka kewajiban eksportir secara advolerum turun menjelma maksimal di bawah 30 persen dari harga CPO sehingga diharapkan dapat memajukan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional.

Untuk pengembangan kesejahteraan petani, penerapan pungutan ekspor pada 2020 dan 2021 terbukti tidak menerbitkan penurunan harga Tandan Pokok Segar (TBS) di level petani.

Kehormatan TBS di tingkat petani mengikuti kenaikan harga CPO yaitu pada Januari datang Mei 2021 rata-rata makna TBS di tingkat petani adalah di atas Rp2. 000 per kilogram.

Selain itu, Negeri tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penambahan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat dengan mengalokasikan sedekah peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180 ribu hektar lahan per tahun.

“Alokasi dana buat tiap hektar lahan yang ditetapkan sebesar Rp30 juta per hektar, ” ujarnya.

Baca juga: Petani mengambil dana pungutan BPDPKS dialokasikan jadi bantuan tunai
Baca juga: BPDPKS salurkan Rp33, 6 triliun untuk biodiesel dan peremajaan sawit
Baca juga: Kebijakan pungutan ekspor CPO diminta dicabut

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021