Menlu Retno sebut reformasi sistem PBB penting agar tetap relevan

Posted by on August 13, 2020


Dalam situasi saat ini, solidaritas global adalah sebuah keniscayaan. Simpati harus jadi perekat kepentingan seluruh: negara besar, negara kecil, semua, tanpa terkecuali. Dunia harus menanggalkan perbedaan kepentingan politik masing-masing

Jakarta (ANTARA) – Menteri Asing Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut perbaikan dan penguatan semesta perangkat dan sistem pada Perserikatan Bangsa-Bangsa penting dilakukan agar institusi dunia itu tetap relevan menghadapi masalah global.

Pasalnya, sesudah 75 tahun berdiri, banyak pihak mulai mengalami krisis kepercayaan kepada kemampuan PBB mengatasi masalah ijmal.

“Sudah terlalu lama PBB hanya dijadikan forum buat memperbesar perbedaan. UN Charter (Piagam PBB) tidak dihormati dan diterapkan, termasuk prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah berdaulat, ” sebutan Menlu Retno saat membuka diskusi virtual bertajuk “Refleksi Kritis 75 Tahun PBB”, Kamis.

Menurut dia, saat ini negeri menghadapi berbagai masalah yang situ menguat selama masa pandemi.

Baca juga: Menlu Retno bahas isu strategis dengan negara mitra di PBB
Baca juga: Menlu Retno angkat pemberdayaan perempuan dalam Sidang HAM PBB

” Semakin menurunnya keyakinan terhadap globalisme dan makin lunturnya nilai-nilai multilateralisme, semakin meningkatnya rivalitas dan kompetisi antarnegara besar, & semakin menebalnya nasionalisme sempit & populisme, ” terang Retno pada sambutannya pada acara diskusi dengan diadakan oleh Kementerian Luar Kampung RI.

Oleh karena itu, PBB harus mereformasi semesta perangkat dan sistem kerjanya jadi masyarakat dunia dapat menerima kebaikan konkret dari kehadiran lembaga internasional tersebut, kata Menlu Retno.

Dalam kesempatan itu, dia menyebut tiga langkah yang dapat dilakukan PBB untuk mereformasi kelembagaannya, antara lain memperbaiki seluruh organ dan sistem di dalamnya; memperkuat nilai multilateralisme; mengedepankan paradigma persekutuan serta solusi yang saling menguntungkan seluruh pihak; serta memperkuat kepemimpinan kolektif global.

“Hanya dengan cara ini, semua negeri punya hak dan kesempatan yang sama. (Kecenderungan) yang kuat mengabuk semua dapat dihindari dan negara2 kecil dapat dilindungi, ” sah Retno.

Di tepi itu, ia menjelaskan PBB harus memastikan lembaganya selalu jadi penggerak solidaritas, kerja sama, dan kepemimpinan global.

“Dalam status saat ini, solidaritas global adalah sebuah keniscayaan. Solidaritas harus oleh karena itu perekat kepentingan semua: negara tinggi, negara kecil, semua, tanpa terkecuali. Dunia harus menanggalkan perbedaan hajat politik masing-masing, ” jelas Retno.

Oleh karena itu, keterwakilan negara-negara berkembang pada pupus pimpinan lembaga-lembaga strategis penting PBB perlu ditingkatkan. Langkah itu berniat memastikan PBB tidak didominasi oleh beberapa pihak tertentu.

“Keterwakilan negara berkembang harus ditingkatkan, termasuk dalam hal tata kelola dan sistem pengambilan keputusan dalam badan-badan PBB, ” ujar Retno menegaskan seraya mengapresiasi penunjukan seorang teknokrat asal Indonesia, Armida Salsiah Alisjahbana, sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB (UN ESCAP) untuk Wilayah Asia Pasifik.

Menangkap juga: Pimpin Sidang DK PBB, RI perkuat diplomasi damai dalam masa pandemi
Baca serupa: Indonesia inisiasi pertemuan DK PBB membahas isu aneksasi Palestina

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © KURUN 2020