MK pastikan sidang Perppu 1/2020 sebati protokol kesehatan

Posted by on April 24, 2020


Pihak kesejahteraan akan bertindak tegas untuk melaksanakan protokol kesehatan kepada yang datang di ruang sidang

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan sidang uji materi Sistem Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Bagian 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah COVID-19 pada Selasa, 28 April 2020, dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Jumat, Sekjen MK Guntur Hamzah mengatakan pihak keamanan akan berlaku tegas untuk melaksanakan protokol kesehatan tubuh kepada para pihak yang hadir di ruang sidang.

“Para pihak yang hadir harus menggunakan masker, sarung tangan, & sebelum memasuki gedung Mahkamah Konstitusi harus melalui pemeriksaan kesehatan, ” ujar Guntur Hamzah.
Baca juga: MK sidangkan uji materi Perppu COVID-19 pada 28 April 2020

Tidak hanya pada pengunjung sidang, penggunaan masker & sarung tangan juga diterapkan pada hakim konstitusi yang memimpin jalannya sidang sebagai bagian ketaatan terhadap protokol kesehatan. Sterilisasi terhadap bagian sidang dan jubah-jubah para hakim konstitusi juga akan dilakukan.

Petugas persidangan juga mau mengontrol para pihak yang mengikuti persidangan secara daring di asing ruang sidang, dan memastikan sungguh-sungguh para pihak yang berperkara, bukan sekadar masyarakat yang ingin menonton persidangan.

Apabila masyarakat ingin menonton persidangan itu, terdapat fasilitas siaran langsung dalam laman Mahkamah Konstitusi atau pun saluran platform video.

Sebesar tiga perkara akan disidangkan di dalam 28 April 2020, yakni aplikasi yang diajukan Masyarakat Anti Manipulasi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Tunggal Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI & PEKA dengan nomor perkara: 24/PUU-XVIII/2020.
Baca pula: Digugat ke MK, Perppu COVID-19 dinilai penuhi syarat kegentingan

Kemudian kasus yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais, dan Sri Edi Swasono dengan nomor: 23/PUU-XVIII/2020 serta permohonan dengan nomor: 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perseorangan bernama Damai Hari Lubis.

Permohonan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu menjadi prioritas untuk disidangkan, karena dampak pandemi COVID-19 cukup dialami masyarakat Indonesia saat itu.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © JARANG 2020