OJK minta Kemenkominfo blokir penerapan yang digunakan debt collector

Posted by on July 30, 2021


Berdasarkan hasil penelusuran kami, ada kaum aplikasi yang digunakan menyelenggarakan kegiatan tersebut yang diduga melanggar sejumlah ketentuan

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menodong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir praktik yang digunakan oleh para tenaga jasa penagih atau debt collector untuk menyelenggarakan penarikan objek sitaan dengan melanggar ketentuan yang legal.

“Berdasarkan hasil penelusuran kami, ada beberapa praktik yang digunakan melakukan kegiatan tersebut yang diduga menentang sejumlah ketentuan, ” cakap Deputi Komisioner Hubungan Asosiasi dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam surat dengan ditujukan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo tertanggal 29 Juli 2021 kaya yang dikutip Antara pada Jakarta, Jumat.

Adapun ketentuan yang dilanggar antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Bagian 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan POJK Cetakan 35/POJK. 05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Aplikasi yang digunakan melakukan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan pendaftaran pemangku sistem elektronik (PSE) jarang lain BestMatel R4 – Aplikasi Matel Terupdate berantakan Aplikasi di Google Play dan Super Matel for Android – APK Download (apkpure. com).

Berikutnya, aplikasi Super Matel – Mata Elang APK – Free download for Android (androidout. com), Matel Apps: aplikasi mata elang mobil dan motor (apk. tools), dan Super Matel R2 – Aplikasi Gegabah Elang Motor (apk. tools).

“Berdasarkan hal tersebut di atas, harap bantuan saudara untuk dapat melakukan pemblokiran situs, media sosial, dan aplikasi pada Google Play Store (terlampir) dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, ” ujar Anto.

Pada Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika Nomor 5 Tarikh 2020 tentang Penyelenggara Pola Elektronik Lingkup Privat, pasal-pasal yang diduga dilanggar kurun lain:
1) Bab 2 ayat (1)
“Setiap PSE Lingkup Pribadi wajib melakukan pendaftaran”.
2) Pasal 7 bagian (1)
3) “Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE lingkup privat dengan:
a) tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan kausa 4;
b) telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c) tidak memberikan data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.

Sementara dalam POJK Nomor 35/POJK. 05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu Pasal 50 yang menyebutkan:
1) Eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan jadi berikut:
2) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur per agunan.
3) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
4) Di dalam hal terjadi eksekusi jaminan, perusahaan pembiayaan wajib membaca kepada debitur informasi menghantam:
a. outstanding pokok terutang;
b. kembang yang terutang;
c. denda yang terutang;
d. biaya terkait eksekusi agunan; dan
e. mekanisme penjualan agunan di dalam hal Debitur tidak mengakhiri kewajibannya.

Baca juga: Sahroni minta Polri tegas awasi “pinjol” gunakan jasa “debt collector”

Baca juga: OJK: “Debt collector” harus angkat dokumen resmi saat tagih utang

Menangkap juga: OJK tidak tolerir “debt collector” yang langgar hukum

Menangkap juga: MPR apresiasi polisi tangkap 11 “debt collector” aksi premanisme

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021