Pemerintah libatkan lembaga keuangan danai proyek energi hijau

Posted by on August 11, 2021


Kami terus berusaha untuk dapat memberikan bentuk-bentuk insentif dan instrumen keuangan baru dalam meningkatkan keinginan investor

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia mengambil peluang terlibatnya lembaga keuangan dalam rencana pembiayaan proyek energi hijau demi menyentuh target bauran energi anyar terbarukan sebesar 23 komisi pada 2025.

Gajah ESDM Arifin Tasrif mengutarakan skema pembiayaan infrastruktur proyek energi hijau dapat menggunakan beberapa alternatif mulai lantaran investasi swasta, kerja cocok dengan badan usaha, penyertaan modal negara hingga membawabawa pendanaan daerah.

“Komitmen dari perusahaan-perusahaan akan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berkolaborasi dalam pertukaran energi baru terbarukan bahasa dengan upaya pemerintah untuk mencapai netral karbon dalam sektor energi tahun 2060 akan lebih cepat, ” katanya  dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Dalam mengakselerasi transisi energi, katanya,   pemerintah mendorong terwujudnya kolaborasi yang inovatif.

Kerja sama itu diharapkan bisa membangun solusi kebijaksanaan, model bisnis dan keuangan yang dapat menciptakan iklim pendanaan dan investasi buat energi baru terbarukan dengan kondusif agar perusahaan dapat lebih meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk operasional sendiri maupun pengembangan energi baru terbarukan skala besar dan berkelanjutan.

“Pemerintah juga telah menyampaikan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax allowance , fasilitasi imbalan masuk, serta tax holiday . Kami terus berusaha untuk mampu memberikan bentuk-bentuk insentif serta instrumen keuangan baru pada meningkatkan minat investor, ” ujar Arifin.

Baca serupa: BRIN dukung ekosistem dan model bisnis tingkatkan penggunaan EBT

Indonesia telah mengadopsi ekonomi berkelanjutan dalam UNDANG-UNDANG No. 16 /2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.

Selain dukungan fiskal dan non-fiskal, pemerintah menggunakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai regulasi, di antaranya Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan terus-menerus bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan terbuka.

Implementasi pembiayaan berkelanjutan sudah diterapkan di delapan bank, dilanjutkan dengan bergabungnya lima bank lain.

Penyaluran portofolio hijau perbankan telah mencapai Rp809, 75 triliun. Ada juga penerbitan Green Bond PT Sarana Multi Infrastruktur senilai 500 miliar dolar AS, indeks saham Sustainable and Responsible Investment (SRI KEHATI) juga telah memiliki dana Rp2, 5 triliun, serta berbagai implementasi yang lain.

Pemerintah selalu telah menerbitkan peta berkepanjangan keuangan berkelanjutan tahap II untuk periode 2021-2025 jadi kerangka acuan agar lembaga keuangan bisa berperan rajin terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hingga akhir 2020, realisasi pengembangan energi baru dan terbarukan tercatat sedang 11, 2 persen yang terdiri atas 72 gigawatt kapasitas listrik terpasang.

Angka tersebut sedang jauh dari target adukan 23 persen yang dicanangkan pada 2025, sehingga masih memerlukan penambahan pembangkit gaya hijau baru dalam 4 tahun ke depan.

Kolaborasi dengan institusi keuangan diharapkan bisa menjelma solusi dalam mengatasi larangan dana dalam proyek-proyek perluasan energi hijau di Nusantara.

Baca juga: Pengembangan teknologi EBT harus didorong bawa efisiensi energi
Membaca juga: Kementerian ESDM: Sedang banyak ruang untuk eksplorasi pemanfaatan EBT

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021