Sampel data bocor diduga identik dengan data BPJS Kesehatan

Posted by on May 21, 2021


Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI memberikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan dugaan kebocoran data milik 279 juta WNI dengan baru-baru ini beredar. Lengah satu temuannya adalah sampel data diduga kuat sebangun dengan data BPJS Kesehatan.

Menyuarakan juga: Tips melacak kebocoran data akun medsos

“Sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menjumpai bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi dalam Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli serta penjual data pribadi ( reseller ), ” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui keterangannya pada Jumat.

“Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti permintaan penjual, namun berjumlah 100. 002 data. Kominfo menjumpai bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal itu didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Biro, Data Keluarga/Data Tanggungan, & status Pembayaran yang sebangun dengan data BPJS Kesehatan, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedy mengutarakan Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan berbagai langkah antisipatif buat mencegah penyebaran data bertambah luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan buat mengunduh data pribadi tersebut.

Terdapat 3 tautan yang teridentifikasi yakni bayfiles. com, mega. nz, dan anonfiles. com. Sampai saat ini, tautan di bayfiles. com dan mega. nz telah dilakukan takedown , namun anonfiles. com masih langsung diupayakan untuk pemutusan kanal segera.

Tengah itu, pada hari itu (Jumat, 21/5), Dedy mengucapkan Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi dengan lebih mendalam sesuai keterangan PP 71 tahun 2019.

Ada biar PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang bentuk elektroniknya mengalami gangguan betul-betul akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk mengadukan dalam kesempatan pertama pada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.

“Selain itu, PSE pula wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam kejadian diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, ” pungkasnya.

Baca juga: Bahan 279 juta penduduk Nusantara diduga bocor dan diperjualbelikan

Baca juga: Kominfo pusat selidiki kebocoran data KTP yang viral di Twitter

Baca serupa: Pernyataan Kominfo terkait telaahan kebocoran data 279 Juta WNI

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2021