Sri Mulyani: Realisasi anggaran perlindungan sosial paling besar

Posted by on June 18, 2020


Itu kalau dibandingkan dengan program lainnya seperti kesehatan yang jumlah dari penggunaan dananya masih sangat terbatas

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan penyerapan anggaran untuk perlindungan baik dalam rangka pemulihan akibat pandemi COVID-19 mencapai 28 persen.

“Sampai posisi Juni itu lebih dari 28 persen anggaran yang sudah disalurkan dan itu benar manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, ” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial merupakan yang terbesar dibandingkan bidang yang lain seperti kesehatan, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, serta sektoral & pemda.

Total perkiraan penanganan COVID-19 Rp695, 2 triliun terdiri dari kesehatan Rp87, 55 triliun, perlindungan sosial Rp203, 9 triliun, insentif usaha Rp120, 61 triliun, UMKM Rp123, 46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53, 57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp106, 11 triliun.

“Itu kalau dibandingkan dengan agenda lainnya seperti kesehatan yang jumlah dari penggunaan dananya masih sangat terbatas, ” ujarnya.

Baca juga: Kepala Jokowi: Pastikan perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran penanganan COVID-19 naik, siap Rp695, 2 triliun

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran perlindungan sosial yang mencapai 28, 63 persen itu didorong oleh kinerja bansos yang cukup optimal seperti sembako, PKH, dan bansos tunai.

Di sisi lain penyerapan perkiraan perlindungan sosial masih rendah terutama pada program Kartu Prakerja & BLT Dana Desa sehingga sedang perlu diakselerasi.

Lalu permasalahan di lapangan terkait bentuk perlindungan sosial seperti target error dan overlapping harus segera diperbaiki dalam pembagian di bulan berikutnya.

Sementara itu Sri Mulyani membuktikan anggaran bidang kesehatan sebesar Rp87, 55 triliun terdiri untuk Himpunan Tugas COVID-19, penanganan, APD, ventilator, upgrade rumah sakit, insentif tenaga medis, dan tunjangan kematian.

Ia memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait di dalam rangka mengetahui berbagai kebutuhan penanganan wabah COVID-19 seperti dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

“Kalau kesehatan kami sampaikan kepada Gugus Tugas dan Kemenkes. Kalau bansos kepada Kemensos terutama menyangkut apakah modalitasnya dalam bentuk cash atau bentuk bantuan yang sudah berbentuk sembako, ” katanya.

Baca serupa: Kemensos pastikan beri perhatian golongan rentan saat masa transisi

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © JARANG 2020