Wapres: Pesantren harus terbuka kembangkan persekutuan ekonomi

Posted by on November 17, 2020


Harus ada ‘economic collaboration’, kolaborasi ekonomi, dimana-mana, makin di pesantren. Pesantren itu harus berkolaborasi dengan banyak pihak

Jakarta (ANTARA) – Wakil Pemimpin Ma’ruf Amin meminta pondok terbuka untuk bermitra dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ekonomi, sebagai bagian dari fungsi pesantren sebagai pusat pemberdayaan umat.

“Harus ada economic collaboration , kolaborasi ekonomi, dimana-mana, apalagi di pesantren. Pesantren tersebut harus berkolaborasi dengan banyak pihak, ” kata Ma’ruf Amin di dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai institusi pendidikan, lanjut Ma’ruf, pesantren tidak dapat berdiri sendiri dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya, khususnya di sektor ekonomi. Pesantren harus sanggup berkolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu berkontribusi bagi perbaikan ekonomi nasional.

“Tentu tak mungkin pesantren itu berdiri tunggal, harus punya kolaborasi, kemitraan, ” tukas dia.

Baca juga: Wapres: Umat Islam di Indonesia jangan ikut arus berpikir sempit

Baca juga: Pemerintah lanjutkan program pemberdayaan UMKM di 2021

Saat ini, karakter pesantren terus mengalami perkembangan, tambahan Wapres. Selain sebagai pusat pendidikan dan pusat dakwah, pesantren pula berperan sebagai pusat pemberdayaan kelompok yang tinggal di sekitarnya, pertama pemberdayaan ekonomi.

Wapres juga berharap jumlah pesantren, yang saat ini mencapai 28. 194 unit di berbagai daerah, mampu mengoptimalkan peran-nya dengan mengembangkan potensi melalui pembinaan dan kolaborasi secara tepat.

“Menurut petunjuk yang kami terima, sebanyak 44, 2 persen atau sekitar 12. 469 pesantren itu berpotensi untuk pengembangan ekonomi. Itu karena belum dibina betul, tapi ini gede sekali jumlahnya itu. Sekarang bagaimana berbagai potensi ini dikolaborasikan, ” tutur-nya.

Untuk menolong peran tersebut, Pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan dan wahana yang mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah di pesantren, antara lain melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) & layanan keuangan syariah.

“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas sejak mulai yang super atau super mikro, mikro, kecil sampai besar; yang super atau ultramikro tersebut Bank Wakaf Mikro. Di kaum pesantren itu sudah ada, membelanjai sampai Rp3 juta. Kemudian meniti instrumen Kementerian Koperasi dan UKM ada Lembaga Pengelolaan Dana Reda (LPDB) dengan skema syariah, tercatat BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ), ” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah

Menangkap juga: Wapres dorong penguatan BMT untuk dikembangkan di negara lain

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020